Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menghadirkan inovasi “Serasi Dalam Perkusi” (Serap Aspirasi dan Layani Masyarakat, Percepat Kebijakan menjadi Solusi) sebagai langkah konkret mewujudkan birokrasi yang lincah, cepat, dan responsif. Inovasi ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional yang menekankan digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Program ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam penyaluran aspirasi masyarakat yang cenderung dilakukan secara manual, seperti melalui surat, tatap muka, atau media sosial yang tidak terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan lambatnya proses penanganan, kurangnya dokumentasi, serta sulitnya koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, belum adanya sistem pelacakan membuat masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan aduan yang mereka sampaikan.
Melalui “Serasi Dalam Perkusi”, pemerintah menghadirkan aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara cepat dan mudah. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti unggah foto atau video, geotag lokasi, serta kategori permasalahan. Setiap aspirasi yang masuk akan langsung terdistribusi ke perangkat daerah terkait, sehingga mempercepat proses penanganan tanpa melalui alur birokrasi yang panjang.
Keunggulan lain dari inovasi ini adalah adanya sistem monitoring dan pelaporan secara real-time. Masyarakat dapat memantau status penanganan aspirasi secara transparan, sementara pemerintah dapat menganalisis data yang masuk sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bahkan, layanan ini juga dilengkapi dengan program jemput bola bagi penyandang disabilitas, sehingga memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi.
Dengan hadirnya “Serasi Dalam Perkusi”, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap tercipta tata kelola aspirasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis data. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ke depan, sistem ini diharapkan terus dikembangkan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.