Kegiatan Bidang Infraswil

Rapat koordinasi penting dilaksanakan oleh Kabid Infraswil dan JFU  bidang Infraswil. Rapat tersebut dihadiri oleh pihak terkait, seperti Dinas Perkim, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Inspektorat. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perubahan ruang lingkup pada Surat Edaran (SE) Dirjen Cipta Karya 25/SE/Dc/2023, yang merupakan perubahan kedua dari SE 14/SE/Dc/2023 tentang pedoman pengelolaan program hibah […]

Ngawi, 1 Agustus 2023 – Agenda monitoring review kawasan peruntukan industri di Kabupaten Ngawi menjadi sorotan pada hari ini. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) bersama JFT bidang Infraswil, Bappeda telah menghadiri pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pertemuan ini didukung oleh Tim dari Kementerian Perindustrian Republik

Rapat koordinasi pemberian hibah dan persiapan pembelajaran PSDKU Polije Kampus 5  telah dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang dihadiri oleh Ibu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Kabid Infraswil (Kepala Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air Wilayah) dan JFT (Juru Fungsional Tertentu). Rapat ini membahas pemberian hibah dan persiapan pembelajaran di Pusat

Tangerang, 25-27 Juli 2023 –  JFU bidang Infraswil turut berpartisipasi dalam sosialisasi nasional dan pengisian data desa melalui aplikasi SIMAMAD (Sistem Informasi Manajemen Air Minum Aman Desa). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh Bappeda, Dinas Perkim, PDAM serta Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) seluruh Indonesia. Aplikasi SIMAMAD ini memiliki peran

Yogyakarta, 25 Juli 2023 – Rapat koordinasi dan audiensi penting telah diadakan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, yang dihadiri oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, didampingi oleh JFT dan JFU bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan hasil PPTPKH tahap I seluas 17,35 hektar. Pelepasan kawasan

Kediri, 17 Juli 2023 – Kabid Infraswil (Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kabupaten Ngawi turut hadir dalam rapat koordinasi yang berkaitan dengan persiapan operasional Bandara Udara Kediri. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Kilisuci Setda Kabupaten Kediri. Bandara Udara Kediri adalah proyek strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di wilayah

Provinsi Jawa Timur, 13 Juli 2023 – Workshop Satu Data Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap kedua telah berlangung. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap 1. JFU bidang Infraswil, Bappeda serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menghadiri acara ini secara daring. Selain workshop, acara ini dilanjutkan dengan desk DIM DJCK yang mencakup

Menindaklanjuti hasil sosialisasi dan koordinasi bersama pada tanggal 6 Juni 2023 di Notosuman Hall Ngawi tentang Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) https://bappeda.ngawikab.go.id/2023/06/06/sosialisasi-dan-koordinasi-pelaksanaan-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-rangka-penataan-kawasan-hutan-pptpkh-di-kab-ngawi/. Bappeda Kab. Ngawi selaku team leader memfasilitasi kegiatan pelaksanaan verifikasi dan pemetaan usulan PPTPKH oleh tim yang terdiri dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Madiun, ATR/BPN Kabupaten Ngawi,

Pengolahan lumpur tinja umumnya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan.  Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan proses pengolahan lanjutan dikarenakan lumpur tinja yang telah diolah di Tangki Septik, belum layak dibuang di media lingkungan. Pada kesempatan workshop kali ini

Tantangan dalam pembangunan kehutanan ke depan dihadapkan pada permasalahan tenurial. Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Banyaknya kepentingan terhadap kawasan hutan menjadikannya sarat akan konflik baik antar masyarakat, masyarakat dengan pihak korporasi maupun masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu,