Kegiatan Bidang Infraswil

Kelanjutan dari rangkaian kegiatan pendirian PSDKU Polije di Kab. Ngawi. Kali ini pihak Tim Penyusun Instrumen Polije (9/11/22) berkunjung ke Kantor DPPTK (Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja) untuk mengecek lokasi calon kampus.  Jajaran pejabat dan pegawai di DPPTK Ngawi berpeluang boyongan awal tahun  nanti. Angkat kaki meninggalkan kantornya di Jalan Raya Ngawi-Maospati lantaran bakal […]

Melanjutkan kegiatan MOU dan FGD yang dilakukan oleh pihak Polije (31/8/22), maka pada 13 Oktober 2022 pihak Tim Ahli Polije memaparkan hasil FGD. Pemaparan dipimpin oleh Ibu Kepala Bappeda Kab. Ngawi, kemudian dilanjutkan penyampaian dari Wakil Direktur Polije (Bapak Saiful Anwar S.TP, MP). Dalam memenuhi persyaratan PSDKU Polije di Kab. Ngawi, terdapat 8 (delapan) komitmen yang

Sebelum adanya kegiatan penandatanagan kesepakatan bersama dan FGD Penajaman Program Studi Polije di Kab. Ngawi pada 31 Agustus 2022 di Kurnia Convention Hall telah dilaksanakan audiensi antara Pemerintah Kab. Ngawi dengan Polije terkait rencana pendirian perguruan tinggi vokasi (1/8/22) yang bertempat ruang sidang Lt. 2 Gedung Polije. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari road show

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (9-10 Juni 2022) di Hotel Golden Tulip, Kota Batu. DPRKP Kab. Ngawi, mengajak serta dinas terkait (Bappeda, PDAM, dan Dinas Lingkungan Hidup) melaksanakan rapat koordinasi usulan penanganan kawasan kumuh dengan luas 10-15 ha (19 Agustus 2022) yang bertempat di Aula DPRKP. Rapat koordinasi

Balai Prasarana Pemrmukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (9-10 Juni 2022) di Hotel Golden Tulip, Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, BPPW Jatim menghadirkan tiga narasumber. Pertama dari Bappeda Kab. Gresik yang memaparkan tentang Kelompok Kerja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), kemudian ada dari Bappeda Kab.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia yang merupakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat,mutakhir,terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW) Prov. Jatim yang telah menginisiasi terlaksananya acara ini (21/6/2022) bertempat di Hotel Four Point,

Pembukaan konsultasi publik exit tol Walikukun dilakukan secara hybrid (offline dan online) (13/9/22) bertempat di Kurnia Convention Hall, Ngawi. Acara diawali dengan pembacaan laporan kegiatan dari Sekretaris Bappeda Kab. Ngawi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bapak Wakil Bupati Kab. Ngawi yang sekaligus membuka acara kegiatan. Dalam sambutannya Bapak Wakil Bupati mengharapkan dengan adanya Exit Tol Walikukun

Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi nasional sangat concern dalam mengembangkan kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan hal tersebut.  Diketahui sejak Desember 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi. LSD merupakan langkah pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang lewat penjagaan ekosistem sawah. Menindaklanjuti

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Cipta Karya Prov. Jatim pada 19 Juli 2022, telah melaksanakan sinkronisasi muatan pada RANPERDA RTRWP Jatim yang bertempat di Kantor Bakorwil I Kota Madiun. Selain melakukan sinkronisasi, juga dibahas bagaimana cara melakukan penilaian perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang) serta SIWASTEK.  SIWASTEK merupakan sistem informasi pengawasan teknis berbasis Web dalam

Rabu, 27-29 Juli 2022, bertempat di Hotel Savana Kota Malang, Bappeda Prov. Jawa Timur mengadakan kegiatan Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Informasi. Dalam kegiatan tersebut banyak membahas mengenai penanganan rumah layak huni. Menurut kebijakan RPJMN 2020-2024, terdapat pergeseran target dan indikator backlog menjadi SDGs, yaitu akses terhadap rumah layak, aman,