Kegiatan Bidang PPM

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik merupakan intervensi gizi lintas program kesehatan yang menyasar penyebab langsung stunting antara lain kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Intervensi sensitif merupakan intervensi yang dilaksanakan oleh lintas sektor   kesehatan, antara lain peningkatan penyediaan air […]

Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Ngawi menjadi PR penting bagi pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut hingga mencapai target zero stunting melalui komitmen Rembug Stunting 2023 pada Kamis (22/06/2023) di Ruang Command Center Setda Ngawi. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi Ana

Dalam rangka upaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bemitra dengan penyandang dana internasional United States Agency for International Development (USAID) dan penyandang dana nasional yaitu Tanoto Foundation, Bank Central Asia, Bakti Barito dan Amman Mineral Nusa Tenggara Yayasan Bakti Barito yang didukung oleh Wahana Visi Indonesia dan Yayasan

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adakan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Bertempat di Aula kantor Desa Beran, Rabu (23/6/2023). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari agenda sebelumnya yaitu Pendampingan program PASTI (Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia) di Kabupaten Ngawi. PASTI merupakan sebuah program

Pencegahan stunting (red: kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan) penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting  membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi

Beberapa agenda kegiatan terkait Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Ngawi selama bulan Mei 2023 yang lalu antara lain, TKPK melakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam rangka percepatan progam dengan melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mengintervensi warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Hal ini merupakan wujud gerak cepat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023 di Premiere 2 Ballroom lt. 5 Hotel Santika Gubeng Surabaya, Rabu (24/5/2023). Disampaikan Adhy bahwa angka kemiskinan di tahun 2024 akan mengalami penurunan yang signifikan pasalnya kinerja positif ditunjukkan dengan capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur, dari 10,59% di

Guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Kominukasi pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Ngawi mengadakan bimbingan teknis bertajuk Literasi Digital di Gedung Kesenian, Rabu (31/5/2023). Acara yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh PD dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP, Wahyu Sri Kuncoro. Dalam sambutannya Wahyu

Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menggelar  Workshop Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2023. Bappeda Kabupaten Ngawi melalui Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan Manusia Ngurah Ayu Rianawati, SE.,M.Si menghadiri kegiatan yang mengusung tema Strategi Implementasi KTR di Tujuh Tatanan tersebut, Senin (22/5/2023) bertempat di Hall Hotel Sukowati Ngawi. Dalam keterangannya Riana menyampaikan ada tujuh

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Erna Indrawati dan Fungsional Perencana Ahli Muda Sub. Koordinator Pembangunan Manusia Ngurah Ayu Rianawati hadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) tingkat Kabupaten/ Kota Jawa Timur di Ruang Sabha Nugraha Lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/5/2023).

Webinar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023

Bertempat di Hotel Sukowati Ngawi, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ngawi mengadakan Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal’s (SDG’s), Rabu-Kamis (10-11/5/2023). Dalam acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi Indah Kusumawardhani disampaikan bahwa SDG’s adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,

Rapat RB

Doc. Rapat TKPK Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta Kepala Perangkat Daerah adakan evaluasi program TKPK di ruang rapatnya, senin (20/3/2023). Agenda kali ini membahas tentang evaluasi progam dan penyampaian hasil verifikasi lapangan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ngawi oleh Dinas Sosial. Adapun data yang diverifikasi oleh Dinas

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender di ukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin.
Potret kesetaraan gender di Kabupaten Ngawi saat ini belum optimal dalam implemntasinya. Hal ini terlihat pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 71,75 untuk laki 75.72 dan perempuan 70.06. Kesenjangan IPM tersebut dihitung sebaga indeks kesenjangan gender yang disebut Indexs Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ngawi yang pada Tahun 2020 capaiannya 92.19 , Tahun 2021 : 92,32 tahun 2022 : 92,53 hal ini dapat diartikan bahwa masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ngawi Tahun 2020 mencapai 72.88, capaiannya masih di bawah provinsi yaitu 73. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum semua perempuan mendapat kesempatan dalam politik, dalam pengambilan keputusan di pemerintahan/ swasta dan akses/ kesempatan dalam pembangunan ekonomi.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bappeda Kabupaten Ngawi melaksanakan Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh semua perencana perangkat daerah se Kabupaten Ngawi
Maksud diselenggarakannya bimbingan teknis PPRG adalah :
1. Mewujudkan pembangunan responsif gender dalam kesetaraan dan keadilan gender serta Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan di semua bidang pembangunan melalui integrasi yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program kegiatan yang diimplementasikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
2. Mendorong percepatan PUG melalui PPRG di masing-masing PD dalam mengintegrasikan gender dalam dokumen pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender
3. Memahami kebijakan pusat dan provinsi tentang isu gender dan Pengarusutamaan Gender
4. Memahami dan mampu mengaplikasikan analisis gender GAP (gender analysis pathway) atau metode lainnya.
5. Memahami penyusunan GBS (gender budget statement) untuk program/kegiatan di Perangkat Daerah
6. Menyusun KAK (kerangka acuan kerja/kegiatan) atau TOR (term of reference) terutama untuk mendukung RKA-Perangkat Daerah.
7. Memahami pentingnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG
Selain itu Tujuan dari Bimbingan Teknis PPRG adalah :
1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil (lebih tepat sasaran).
2. Mengurangi kesenjangan gender (gender gap).
3. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG dalam berbagai pembangunan.
4. Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, disabilitas dan lansia serta seluruh masyarakat secara adil.
5. Membantu mewujudkan prinsip “good governance” (tansparan, akuntabel & partisipatif)
Output dari pelaksanaan Bimbingan Teknis PPRG adalah tersusunnya dokumen :
1. Analisis Gender berupa Gender Analisis Pathway (GAP) yaitu metode analisis untuk mengkaji kondisi perempuan dan laki-laki/permasalahan gender lainnya, mengidentifikasi masalah, menemukan faktor kesenjangan dan penyebabnya
2. Gender Budget Statement (GBS) yaitu pernyataan anggaran
3. KAK/Terms of Reference (TOR) KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Surat Keputusan Focal Point
5. Data terpilah
Materi dari Bimtek PPRG :
1. Kebijakan PUG Pusat
2. Pemenuhan 7 prasyarat PUG dan capaian kinerja Provinsi dan Kabupaten Ngawi
3. Kebijakan PUG Provinsi
4. Pedoman Penyusunan PPRG dan praktek penyusunan
5. Sistem Monitorng dan evaluasi PUG dan PPRG serta pengawsan PPRG